Ahmad Heryawan Temui Tokoh-tokoh Pantura

Ahmad Heryawan Temui Tokoh-tokoh Pantura

CALON Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan (kanan) menjelaskan visi-misinya saat bersilaturahmi dengan jajaran Redaksi "Pikiran Rakyat" di Jln. Soekarno-Hatta 147 Bandung, Senin (28/1). Rombongan diterima Pemimpin Redaksi H. Yoyo S. Adiredja.* ADE BAYU INDRA

BANDUNG, (PR).-
Keinginan pantura untuk melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat tak ada kaitannya dengan ideologi. Yang terjadi hanya kurang proporsionalnya anggaran, minimnya perhatian, dan kurangnya komunikasi dengan pemerintah daerah.

Hal itu dikemukakan calon gubernur (cagub) yang diusung koalisi PKS-PAN Ahmad Heryawan dalam kunjungannya ke kantor Redaksi Pikiran Rakyat Jln. Soekarno-Hatta 147 Bandung, Senin (28/1).

Untuk itulah, setelah kunjungannya ke "PR", Ahmad langsung menuju ke Indramayu untuk bertemu dengan Bupati Indramayu H. Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) dan tokoh-tokoh pantura lainnya.

"Saya menemui Bupati Indramayu Pak Yance guna membahas permasalahan yang tengah bergejolak di sana. Membuka komunikasi dan menyerap aspirasi di sana merupakan hal yang patut dilakukan untuk meredam gejolak yang ada," tuturnya.

Ahmad juga mengatakan, kedatangannya menemui Yance dan tokoh pantura lainnya, tak lepas dari upaya untuk menggalang kekuatan dan meraih suara di kawasan tersebut.

"Ya, salah satu tujuannya untuk menggalang suara. Namun, semua kembali kepada masyarakat. Saya rasa masyarakat juga sudah cerdas kok untuk memutuskan siapa yang sebaiknya dipilih, dan siapa yang tidak," ucapnya lagi.

Dalam kunjungannya ke Redaksi "PR" , Ahmad yang didampingi tim suksesnya juga mengungkapkan, sebagai kandidat termuda dalam kancah pertarungan Pilgub Jabar 2008, dia dan pasangannya, Dede Yusuf berani membawa perubahan bagi Jabar.

"Saya rasa kepemimpinan di Jabar sudah waktunya mengalami regenerasi. Saatnya yang muda yang memimpin. Muda di sini tentu bukan sekadar ‘hijau’, tetapi muda yang juga kaya dengan pengalaman," tuturnya.

Ia pun siap memperbaiki pelayanan untuk masyarakat yang hingga saat ini dinilai belum optimal. "Perbaikan pelayanan tentu berkaitan dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi berarti upaya untuk meminimalisasi tindakan korupsi," ujar Ahmad lagi.

Kader PKS itu juga mengatakan, jika ingin melakukan perubahan secara masif, maka salah satu langkah yang efektif adalah dengan masuk pada ranah kekuasaan itu sendiri.

"Salah satunya dengan mencalonkan diri sebagai pimpinan eksekutif. Jadi, kita akan melakukan perubahan dari dalam. Ini hanya perubahan strategi, tetapi mudah-mudahan kita tidak akan berubah dalam hal komitmen dan ideologi," kata Ahmad menambahkan. Rombongan Ahmad Heryawan dan tim suksesnya tersebut diterima Pemimpin Redaksi (Pemred) I Pikiran Rakyat H. Yoyo S. Adiredja, Pemred II H. Widodo Asmowiyoto, dan unsur pimpinan redaksi lainnya.

Agum di Pangalengan

Sementara itu, cagub Agum Gumelar hadir di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Senin (28/1). Agum yang tak didampingi Nu’man Abdul Hakim, tampil menjadi seorang panelis dalam acara diskusi panel bertema "Strategi Ketahanan Pangan dan Keamanan Investasi di Jabar sebagai Wilayah Penyangga Ibu Kota Negara RI". Acara yang digagas Kaukus Muda Jabar itu digelar di Aula Desa Margamulya Kec. Pangalengan.

"Ini bukan kampanye, tetapi saya menjadi saksi pada acara pernikahan kakaknya Taufik Hidayat sekaligus diundang untuk menjadi panelis," kata Agum berkomentar.

Dua banner gambar pasangan Agum-Nu’man menghiasi panggung panelis dan panitia membagi-bagikan profil Agum Gumelar serta visi-misinya dalam pemilihan gubernur nanti. Saat mengikuti acara kemarin, Agum didampingi sang menantu, pebulutangkis nasional asal Pangalengan Taufik Hidayat. Selain Agum, anggota DPRD Kab. Bandung Mokhamad Ikhsan menjadi panelis lainnya dalam diskusi panel tersebut.

Meski menyanggah disebut kampanye, Agum menyinggung figur kepemimpinan yang dibutuhkan Jabar saat ini. Menurut dia, Jabar membutuhkan figur pemimpin yang kuat, tidak ambivalen, serta berani bertindak tegas. "Jabar memiliki sumber daya yang sangat melimpah, namun IPM Jabar justru berada pada posisi ke-16 di Indonesia. Saya melihat ada misorientasi pembangunan dan ketidakberpihakan APBD kepada masyarakat," kata Agum.

Agum juga membenarkan pendapat Ikhsan yang mengatakan bahwa terdapat beberapa sumber kemandekan pembangunan di Jabar, antara lain kebijakan anggaran, aspirasi yang kurang terkoordinasi, pemerintahan yang tidak bersih, dan banyaknya biaya yang "bocor". Agum menilai banyak sekali ketidaktertiban yang terjadi, termasuk dalam kehidupan berpolitik.