PKS: Uang Rakyat Jangan "Dikentit"

PKS: Uang Rakyat Jangan "Dikentit"

Keikutsertaan, Kesekjenan DPR dalam kunjungan kerja pimpinan DPR harus dikaji ulang. Apalagi, Sekjen DPR yang selalu ikut serta dalam kunjungan pimpinan DPR ke luar negeri. Seharusnya, kata Mahfudz Shiddiq, Sekjen DPR tidak boleh ikut dalam kegiatan pimpinan DPR ke luar negeri. “Sekjen DPR bukan sekretaris pribadi pimpinan DPR, jadi ngapain dia ikut. Cuma menghabiskan anggaran saja,” tegasnya.

Jakarta, myRMnews. Gugatan terhadap prilaku Sekjen DPR berserta stafnya terus bergulir dan berhamburan dari anggota DPR.

Kali ini Ketua Fraksi PKS Mahfud Sidiq menyatakan kepada myRMnews di Jakarta siang ini (Selasa, 25/12) bahwa keikutsertaan, Kesekjenan DPR dalam kunjungan kerja pimpinan DPR harus dikaji ulang.

Apalagi, sambungnya, Sekjen DPR yang selalu ikut serta dalam kunjungan pimpinan DPR ke luar negeri. Seharusnya, tambah Mahfud, Sekjen DPR tidak boleh ikut dalam kegiatan pimpinan DPR ke luar negeri. “Sekjen DPR bukan sekretaris pribadi pimpinan DPR, jadi ngapain dia ikut. Cuma menghabiskan anggaran saja,” tegasnya.

Dia kembali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap Sekjen DPR, karena dia curiga di tubuh Kesekjenan DPR banyak terdapat kasus korupsi, baik berupa penyelewengan anggaran maupun hal yang lain.

Di samping itu, politisi PKS ini juga mengkritisi prilaku traveling atau perjalana dinas yang dilakukan anggota DPR yang lain. Menurut Mahfud, anggota Dewan disediakan tiket pesawat untuk kelas bisnis, dalam kunjungan kerja di dalam maupun luar negeri. Tapi, lanjutnya, terkadang anggota Dewan merubah atau menukar dari tiket itu menjadi tiket pesawat kelas ekonomi dengan alaasan pencitraan.

Ironisnya, ungkap Mahfud, uang sisa dari perubahan tiket bisnis ke ekonomi yang seharusnya dikembalikan ke negara, malah dibawa pulang.

“Ini tidak boleh, uangnya kan tidak sedikit, jangan dikentit! Kalau memang pakai fasilitas A ya pakai A” tandasnya. atm